P R O F I L

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN ( LPIMP )

LATAR BELAKANG

Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) adalah lembaga  yang dibentuk dan memfokuskan diri dalam upaya mendorong, memfasilitasi dan turut serta membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan umum, kesejahteraan dankeamanan demi kepentingan bangsa dan negara dalam menuju masyarakat adil dan makmur, serta membantu program pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparatur eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, mensosialisasikan serta mensingkronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
sehingga dapat dipahami dan berjalan dengan baik agar target pembangunan dan kesejahteraan  bangsa dapat terwujud serta terciptanya Good Governance dan Clean Governance di indonesia

Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemem Pemerintahan (LPIMP) adalah lembaga yang bersifat Independen dan Profesional dalam bidang pemerintahan dan pembangunan serta membina kerjasama dengan institusi Pemerintah maupun Institusi publik.

Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajmen Pemerintahan (LPIMP) didirikan oleh sejumlah pemerhati pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki latar belakang akademisi dan penelitian yang menekuni berbagai bidang yang saat ini dimiliki.

Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) didirikan di Jakarta  Pada tanggal 27 April 2019, Lembaga ini berasaskan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar Negara Repulik Indonesia 1945 dan telah berbadan hukum ;

– Akta Notaris di kantor Notaris Zainal Abidin, SH, No. Akta : 01, Tanggal 1 Mei 2009
– Terdaftar Di Ditjen Kesbangpol Kemendagri – RI, SKT. Nomor : 159 / D.III.3 / 2009
– Terdaftar Di Ditjen Pajak Depkeu – RI, NPWP : 02.832.375.6-027.000
– Terdaftar Di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, SKT. Nomor : 43 / SKT / P / X / 2015
– Terdaftar Di Ditjen Polpum Kemendagri – RI, SKT. Nomor : 01-00-00 / 048 / D.IV.1 / 2016
   (SKT Perpanjangan Dan Berlaku Sampai Dengan Tahun 2021 )
– Terakomodir dan Terdaftar Keanggotaan di ALPEKSI ( Asosiasi Lembaga Pengembangan
   Kapasitas SDM Indonesia ) dengan KTA. Nomor : 030143 dan SERTIFIKAT No :           AA.030143.039
– Terdaftar Di BPTSP DKI Jakarta, SK Domisili. No : 3084/5.16.1/31.71.03.1004/-1711.53/2015

TUJUAN

1. Sebagai wadah komunikasi, sosialisasi dan informasi dalam mensosialisasikan serta                          mensingkronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang              masalah – masalah pemerintahan dan pembangunan
2. Sebagai pusat kajian masalah – masalah pemerintahan dan pembangunan
3. Sebagai wadah bagi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya pemerintahan
4. Sebagai wadah untuk membangun komunikasi dan kerjasama organisasi lainnya sebagai mitra          dalam upaya pemecahan  masalah bangsa

V I S I

Mendukung Pemerintahan dalam mewujudkan cita – cita luhur Bangsa dalam mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kapasitas sumber  daya manusia bagi aparat pemerintah, baik Eksekutif maupun Legislatif dan Masyarakat guna terciptanya manusia indonesia yang cerdas, berkarakter, berkepribadian bersih, jujur, berwibawa dan bertanggungjawab

M I S I

1. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Menyediakan media informasi dan komunikasi bagi penyelenggara pemerintahan daerah
3. Menyediakan Forum untuk pengembangan sumber daya manusia bagi aparat pemerintahan
4. Menyediakan Tenaga Ahli untuk membantu pemerintah daerah baik eksekutif maupun Legislatif
Dalam melakukan kajian, perumusan, dan evaluasi peraturan daerah
5. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparat sipil negara dan pendalaman tugas Legislatif
6. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, peran pemberdayaan dan pengembangan SDM bagi
Perempuan (Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita dan Persatuan Istri Anggota DPRD)
7. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, peran dan tupoksi Camat, Kepala Desa / Lurah
BPD dan Perangkat Desa / Lurah Lainnya.

JASA DAN FASILITAS

  • Workshop
  • Bimbingan Teknis
  • Sosialisasi
  • Lokakarya
  • Seminar
  • Simposium
  • Out Bond
  • In House Training
  • Study Banding

NARASUMBER

Narasumber / Pemateri terdiri dari berbagai kalangan yang berkompeten, berpengalaman, profesional dan sesuai bidangnya masing – masing, diantaranya :

1. Dr. Akbar Ali, AP.,M.Si (Dir. Wasbangnas Ditjen Polpum Kemendagri)
2. Dr. T. Syaiful B. Djohan, SH.,MH (Pusat Kajian Hukum Kemendagri)
3. Drs. Akmal Malik, M.Si (Sekretaris Dirjen Otoda Kemendagri)
4. Drs. Andi Batara Lifu, M.Si (Dir. FKDH & DPRD Ditjen Otoda Kemendagri)
5. Dr. Hendriwan, MH.,M.Si (Dir. Di BKAD Kemendagri)
6. Dr. Hari Nurcahya Murni, M.Si (Dir. Di BKAD Kemendagri)
7. Dr. Somule Tumbo, M.Si (Dir. Di BKAD Kemendagri)
8. Aulia Rachmat, SE. Ak (BPK – RI)
9. Wachid Iswanto, Ak, M.Sc (BPK – RI)
10. Iskandar Novianto, Ak.,M.Sc (BPKP – RI)
11. Dr. H. Dadang Solihin, M.Sc (Dir. Evaluasi Pemb. Daerah BAPPENAS)
12. Dr. Rafly Harun, SH.,LLM (Pakar Hukum Tata Negara)
13. Dr. Reydonnizar Moenek, M.Si (Dirjen BKAD Kemendagri)
14. Dr. Harits Merdeka Sirait, SH.,MH (Ketua Komnas PAI)
15. Dra. Indah Sukotjo, M.Si (Praktisi / Akademisi / Motivator)
16. Dra. Gefarina Djohan, M.Sc (Kaukus Perempuan Parlemen / Akademisi)
17. Ir. Agus Tenno Siburian, M.Si (Ditjen Bangda Kemendagri)
18. Dr. Ahmad Yani, MH (Sekditjen Dana Perimbangan Kemenkeu)
19. Desky Wijaya, SE. Ak, MM ( Kasubdit Di Ditjen Perimbangan Kemenkeu)
20. Slamet Riyadi (Kemenkeu)
21. Dian Putra (Kemenkeu)
22. Nudirman Munir, SH.,MH ( DPR – RI )
23. Ganjar Pranowo ( DPR – RI )
24. Drs. Lukmanul Hakim, M.Si (Dir. FKAD Ditjen Pemdes Kemendagri)
25. Dr. Eko Prasetyanto PP, M.Si.,MM (Dir. Evaluasi Perkemb. Desa PEMDES)
26. Drs. Aferi S. Fudail, M.Si (Dir. Penataan & Adm Desa PEMDES)
27. Drs. Budi Antoro, MBA (Dir. Kelemb & Kejasama Desa PEMDES)
28. Dr. Dwi Rudi Hartoyo, M.Si ( Kabag Hukum & Ortala Ditjen PPMD Kemendes)
29. Ivan S. Rangkuti, SE.,M.Si (Kasubdit TTG Ditjen PPMD Kemendes & PDTT)
30. Dr. Mulyadin Malik, M.Si (Ditjen PPMD Kemendes / Kepala Balai Latmas
Denpasar, Balilatfo Kemendes & PDTT)

Dan masih banyak lagi narasumber – narasumber yang pernah bekerjasama dengan lembaga kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

LEGALITAS LPIMP

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (LPIMP)

Akta Notaris Zainal Abidin, SH, No. Akta : 01, Tanggal 1 Mei 2009

– Ditjen Kesbangpol Kemendagri – RI, SKT. Nomor : 159 / D.III.3 / 2009
– Ditjen Pajak Depkeu – RI, NPWP : 02.832.375.6-027.000
– Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, SKT. Nomor : 43 / SKT / P / X / 2015
– Ditjen Polpum Kemendagri – RI, SKT. Nomor : 01-00-00 / 048 / D.IV.1 / 2016
(SKT Perpanjangan Dan Berlaku Sampai Dengan Tahun 2021 )
– ALPEKSI ( Asosiasi Lembaga Pengembangan Kapasitas SDM Indonesia )
KTA. Nomor : 030143 dan SERTIFIKAT No : AA.030143.039
– BPTSP DKI Jakarta, SK Domisili. No : 3084/5.16.1/31.71.03.1004/-1711.53/2015